HUKUMAN BAGI SISWA

Beberapa kejadian telah memicu tulisan ini, benarkan saat ini siswa tidak boleh diberikan  hukuman. Benarkah undang-undang perlindungan anak telah menyebabkan guru menjadi tidak berdaya di hadapan siswa. Dan benarkah kini banyak guru yang merasakan hotel prodeo (penjara) karena diadukan oleh orang tua siswa lewat undang-undang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014. Bila dicermati arti kekerasan terhadap anak dalam undang-undang tersebut, terkait dengan perbuatan secara fisik dan psikis, dan ahli-ahli hukumlah yang akan berdebat sejauh mana indikator kesengsaran fisik dan psiki itu. Yang menjadi sorotan adalah guru sebagai pendidik yang sedang menjalankan tugas mendidiknya akan mendapatkan masalah bila mendidik dengan memberikan hukuman pada siswa. Dan memang pertanyaan mendasarnya benarkan ada jenis hukum yang dapat diberikan pada siswa untuk membuat efek pendidikan.

Teori menjelaskan bahwa hukuman merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum. Penerapan hukuman baik hukum sosial yang berkembang dalam masyarakat, atau hukum negara memiliki tingkat efek jera yang berbeda-beda. Pun dalam hal ini hukuman diberikan dengan kadar yang diusahakan setimpal dengan perbuatan si pelanggar hukum.

Dunia pendidikan kita juga mengenal jenis hukuman pada siswa, hukuman pada siswa tentu berbeda dengan penerapan hukum adat, atau hukum negara, pemberian hukuman pada siswa dimaksudkan untuk memperbaiki siswa yang berbuat salah dengan harapan agar selanjutnya tidak melakukan kesalahan lagi atau insaf atas kesalahannya, insaf yang timbul dari kesadaran hatinya, sehingga tidak ingin mengulangi lagi. Penyadaran atas hal-hal yang menyebabkan masalah ini penting dengan maksud agar dengan usaha sendiri (Self direction), mereka dapat mengatasi dan memperbaikinya.

Agar siswa insaf, maka pendidik harus memberikan penjelasan pada saat menjatuhkan hukuman, dalam hal apa mereka salah dan apa akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian, siswa akan memahami segala tingkah laku dan akibat dari perbuatannya. Hal semacam ini akan membawa siswa pada kematangan berfikir dan kedewasaan.

Dengan uraian di atas berarti hukuman tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pedagogis apabila hukuman tersebut dapat menginsafkan siswa atas perbuatannya yang salah. Siswa mempunyai pengertian tentang akibat perbuatan yang baik dan buruk. Karena hal-hal yang demikianlah hukuman yang bersifat memperbaiki sering disebut hukuman pedagogis.

Jadi hukuman dapat diterapkan dalam pendidikan terutama hukuman yang bersifat pedagogis, menghukum bila perlu jangan terus-menerus dan hindarilah hukuman jasmani. Karena dengan memberikan hukuman fisik atau sering terkena hukuman, dapat saja berdampak pada psikologi si anak, dan bisa jadi dengan pemberian hukuman yang tidak pedagogis, akan memberikan dampak permanen pada mental atau psikologi siswa.

Oleh karena itu, mempertentangkan hak guru untuk memberikan hukuman pada siswa sebagai bagian dalam pendidikan, dengan hak anak dalam undang-undang perlindungan anak tentu tidak relefan, karena hukuman dalam konteks pendidikan tidak akan membahayakan secara fisik, hukuman itu hanya diharapkan memberikan efek psikis untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Hanya guru yang berwawasan dapat memahami konteks hukuman yang paedagois, dan hanya guru kalap yang menghukum siswa tanpa konsep paedagogis, guru seperti ini akan berhadapan dengan undang-undang perlindungan anak. Wallahu alam

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: