"Penjurusan Pendidikan: Antara Kebebasan Siswa dan Kebutuhan Sistem"
Oleh : Jamal Passalowongi (Pegiat Literasi Kab. Barru)
Wacana pengembalian penjurusan di jenjang SMA kini semakin menguat dan memanas. Kontroversi pun segera tercipta dengan beragam argumentasi yang muncul. Forum-forum terbuka menjadi ajang silat lidah antara pakar pendidikan, sementara debat panas di kalangan organisasi-organisasi guru menggema yang kita tidak tahu apakah benar-benar dapat mewakili seluruh pandangan guru tentang masalah ini? Sebab kita sama tahu guru-guru kita berada dalam tiga sub padangan yang berbeda, ada setuju, ada yang tidak setuju dan tentu saja ada yang siap menerima apapun yang datang sebagai abdi negara.
Kontroversi ini kita bisa dilihat dari dua sudut pandang yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada aliran yang mengedepankan pengaturan yang terstruktur dalam pendidikan. Pandangan ini memposisikan pendidikan sebagai sistem yang sudah terstruktur dengan jelas. Siswa dianggap sebagai komponen atau "skrup" yang harus mengisi bagian dalam kerangka besar yang telah disiapkan negara. Dalam perspektif ini, penjurusan menjadi penting, karena negara sudah merencanakan tempat dan peran tertentu bagi setiap jurusan. Fokus dari aliran ini adalah menciptakan ketertiban dan pengaturan yang dapat memastikan kestabilan sosial dan pembangunan yang terorganisir.
Namun, ada pula sudut pandang lain yang menekankan kebebasan siswa untuk menentukan arah pendidikan dan masa depan mereka. Dalam aliran ini, siswa bukanlah sekadar "skrup" dalam mesin pendidikan yang lebih besar, tetapi individu yang memiliki hak penuh untuk memilih jalannya sendiri. Pendidikan seharusnya memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan, tanpa dibatasi oleh sistem penjurusan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Fokusnya adalah pemberdayaan siswa agar dapat mengembangkan potensi diri secara lebih luas dan mandiri, sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.
Jika melihat kebijakan pendidikan 2024 yang menghapus penjurusan dalam Kurikulum Merdeka, semangat di balik kebijakan ini adalah memberikan kembali kebebasan siswa untuk menggali potensi terdalamnya. Dalam kerangka filosofi pendidikan ini, kebebasan memilih jurusan bukan hanya soal pilihan akademis, tetapi juga tentang penemuan diri. Dengan mengenali potensi yang dimiliki dan dibimbing oleh pendidik yang kompeten, siswa dapat memilih jalur karier yang sesuai dengan kemampuan dan passion mereka. Dengan demikian, stereotip mengenai jurusan unggulan pun akan hilang, dan siswa bebas memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat serta rencana kariernya.
Namun, kita tidak dapat mengabaikan bahwa kontroversi ini muncul juga karena tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Fleksibilitas yang diberikan mengharuskan sekolah untuk menyesuaikan pilihan mata pelajaran dengan jumlah tenaga pengajar yang ada. Akibatnya, banyak sekolah yang “menyesuaikan” kondisi internalnya, menciptakan ketidakseimbangan antara pilihan siswa dan ketersediaan sumber daya di sekolah. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi yang jelas membuat banyak orang tua bingung, karena secara tradisional, mereka telah memilihkan jalur karier untuk anak-anak mereka. Perubahan ini telah menciptakan diskomunikasi antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah.
Saatnya mencari formula yang dapat menengahi kedua kutub kontroversi ini. Pendidikan, pada hakikatnya, bukan milik orang tua, guru, atau perguruan tinggi semata. Masa depan anak-anak seharusnya menjadi hak mereka untuk menentukan. Oleh karena itu, kebebasan untuk mengembangkan potensi diri dan memilih jalur yang sesuai dengan minat dan bakat harus diberikan. Yang lebih penting adalah menciptakan kebijakan yang memfasilitasi perkembangan setiap siswa sesuai dengan tantangan zaman yang semakin kompleks. Pendidikan harus menyiapkan siswa untuk menghadapi gelombang teknologi yang terus berkembang, tanpa melupakan penguatan karakter keindonesiaan yang harus tetap dijaga.
0 Response to ""Penjurusan Pendidikan: Antara Kebebasan Siswa dan Kebutuhan Sistem""
Posting Komentar